BELANEGARA NETWORK
NEW YORK, Pengalaman Indonesia dalam mengelola otonomi khusus menjadi rujukan penting dalam forum internasional untuk penyelesaian konflik wilayah. Hal ini mengemuka dalam seminar akademik internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema otonomi teritorial sebagai resolusi konflik.
Dalam forum tersebut, Profesor Indonesia Mawardi Ismail menyampaikan pandangannya sebagai salah satu pembicara utama. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang juga mantan Dekan itu diundang oleh Geneva Centre for Security Policy (GCSP) sebagai konsultan The Permanent Mission of the Kingdom of Morocco to the UN pada seminar di UN Headquarters New York, 1 Juli 2019.
*Otonomi Sahara Dinilai Serius, Kredibel, Realistis*
Ia menilai Rencana Otonomi yang diajukan Maroko untuk Sahara sebagai solusi yang serius, kredibel, dan realistis.
Prof. Mawardi menganalogikan dengan keberhasilan Indonesia menyelesaikan konflik Aceh melalui pemberian Otonomi Khusus pada 15 Agustus 2005 setelah konflik hampir tiga dekade, yang akhirnya diterima oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pandangan ini sejalan dengan penilaian internasional. Pemerintah Belgia misalnya, menilai inisiatif otonomi di Sahara Maroko sebagai upaya serius dan kredibel dan merupakan dasar terbaik untuk solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dukungan internasional terus menguat. Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025) yang diputuskan 31 Oktober 2025, sebanyak sebelas anggota Dewan Keamanan memilih proposal otonomi Sahara Maroko dan mengakui bahwa “genuine autonomy could represent a most feasible outcome”.
Terbaru, dalam sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pada 21 September 2026, Republik Cili resmi menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan penuh Maroko atas wilayah Sahara dan menegaskan Inisiatif Otonomi sejak 2007 merupakan satu-satunya solusi politik yang adil dan langgeng.
*Model Perdamaian Aceh Jadi Referensi Global*
Keberhasilan Helsinki Peace Agreement 2005 yang melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dianggap sebagai model resolusi konflik melalui dialog, rekonsiliasi, dan pemberian kewenangan self-governance.
Prinsip serupa yang ditawarkan Maroko untuk wilayah selatan Sahara – otonomi luas di bawah kedaulatan Maroko – kini menjadi kerangka utama dalam proses politik yang dipimpin eksklusif oleh PBB.
Seperti halnya Aceh yang kini menikmati stabilitas dan pembangunan setelah otonomi khusus, formula otonomi untuk Sahara diharapkan membawa perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Afrika Utara.
Red
About The Author
