8 Mei 2025
Jakarta//BNNet.Media. Maraknya aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat.Diduga Organisasi Masyarakat (Ormas) itu dibekingi oleh aparat penegak hukum yang mulai meresahkan Masyarakat dan mengganggu jalannya investasi di Indonesia.
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan,TNI mengerahkan satuan intelijen militer, yakni Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik atau Lidpamfik, untuk memberantas preman berkedok organisasi masyarakat (ormas).
bahwa hal itu merupakan langkah konkret TNI dalam memberantas aksi premanisme yang marak belakangan dan mengganggu jalannya investasi di Indonesia. Untuk terkait dengan ini, kita memang ada fungsi di sini adalah Lidpamfik.
Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain,” kata Yusri dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Hari Rabu 07/05/2025.
Mayjen Yusri memaparkan, bahwa satuan intelijen ini akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.Kerja mereka adalah untuk mencari informasi seputar preman yang berkedok ormas.
Setelah informasi diperoleh, lanjut Danpuspom, tim intelijen tersebut akan mengarahkan kepada penegak hukum untuk diproses.terkait dengan kalau memang di ormas itu, tentunya orang sipil. Nah nanti yang menangani adalah dari kepolisian.
Jika ada oknum prajurit TNI atau apparat lainnya yang terbukti membekingi ormas tersebut, maka polisi militer yang bakal menangani proses hukumnya,” papar sang Danpuspom
Seperti yang sudah di beritakan,bahwa pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu investasi.
Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025)***
