SLEMAN|bnnet.online– Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pemerintah daerah membutuhkan rekomendasi dari perguruan tinggi yang berbasis data, dapat diuji, dan manfaatnya dapat diukur. Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Sains dan Teknologi Yogyakarta Tahun 2026, sekaligus pembukaan rencana peluncuran Konsorsium PTN-PTS LLDIKTI Wilayah V, Rabu (09/09/2026) di Rich Jogja Hotel, Sleman.
Menurut Sri Sultan, kerja sama antara Pemda DIY dengan perguruan tinggi selama ini sudah berjalan. Namun melalui konsorsium, sinergi tersebut diharapkan berjalan lebih menyeluruh dan terarah dalam menjawab persoalan pembangunan.
“Pemerintah Butuh Rekomendasi yang Dapat Diuji”.
“Pemerintah daerah membutuhkan rekomendasi yang dapat diuji, data yang dapat dipakai, model intervensi yang dapat diterapkan, serta inovasi yang dapat diukur manfaatnya,” kata Sri Sultan.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki pengetahuan, metodologi, dan daya kritis. Sementara pemerintah daerah memiliki data persoalan serta ruang kebijakan. Pertemuan kedua kapasitas itu penting agar riset tidak berhenti di atas kertas, tetapi bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat.
Sri Sultan juga menekankan persoalan masyarakat tidak selalu membutuhkan inovasi yang rumit. Contohnya kebutuhan petani menghadapi perubahan musim, pelaku UMKM yang ingin naik kelas, guru yang berhadapan dengan perubahan zaman, hingga layanan publik yang harus lebih mudah dijangkau.
“Persoalan riil pembangunan dalam dokumen perencanaan daerah, perlu dipertemukan dengan kapasitas riset kampus yang relevan,” ujarnya.
Ia meminta forum bersama Bapperida Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dimanfaatkan sebagai ruang temu antara persoalan daerah dengan kepakaran kampus.
Wamendikti Saintek: Stop Kerja Parsial.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. mengatakan konsorsium dibentuk agar perguruan tinggi tidak bekerja sendiri-sendiri atau parsial.
“Kalau selama ini barangkali apa yang dikerjakan oleh perguruan tinggi itu masih bersifat sendiri-sendiri atau parsial. Kalau parsial maka hasilnya kurang efektif,” kata Fauzan.
Ia menjelaskan konsorsium akan mempertemukan PTN, PTS, pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri. Dengan begitu, berbagai kepakaran dosen dapat digerakkan sesuai persoalan yang hendak ditangani.
“Perguruan tinggi pada hakikatnya adalah bagian dari masyarakat. Kontribusi perguruan tinggi adalah memberikan catatan-catatan empiris yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan lebih lanjut,” tegasnya.
Ia mencontohkan di bidang kebencanaan, perguruan tinggi bisa mengidentifikasi pakar sesuai kebutuhan dan bekerja bersama instansi terkait.
LLDIKTI: Sudah Ada 22 Klaster Link and Match :
Kepala LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta, Prof. Setyabudi Indartono, M.M., Ph.D. menyampaikan pihaknya telah menginventarisasi persoalan daerah yang bisa ditangani perguruan tinggi.
Dari proses tersebut telah terbentuk 22 klaster yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas keahlian di kampus.
“22 klaster itulah yang sudah link and match, antara permintaan penduduk dan kapasitas yang ada di perguruan tinggi,” jelas Setyabudi.
Ia berharap melalui konsorsium ini, kerja sama tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut pada penanganan persoalan konkret yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Pewarta: Lulu Zaerina
About The Author
