JAKARTA|bnnet.online- Ketua Umum Generasi Merdeka Nusantara (GMN), Alya Cahya, menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan Denny Indrayana terkait tanggapan Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengenai gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Dalam keterangan resminya, Alya Cahya menyampaikan sikap secara tegas dan proporsional.
Pihaknya menghormati dan mendukung sikap Raja Juli Antoni yang mengingatkan pentingnya politik yang beradab, konstruktif, serta tidak kehilangan orientasi terhadap kepentingan berbangsa dan bermasyarakat.
“Kami menghormati dan mendukung sikap Raja Juli Antoni yang mengingatkan pentingnya politik yang beradab, konstruktif, serta tidak kehilangan orientasi terhadap kepentingan berbangsa dan bermasyarakat,” ujar Alya Cahya, Ketum Generasi Merdeka Nusantara.
Namun demikian, Generasi Merdeka juga menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari negara demokrasi, sedangkan benar atau tidaknya dalil hukum pada akhirnya harus diuji melalui argumentasi, bukti, dan kewenangan lembaga peradilan yang berwenang.
“Bagi kami, dukungan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bukan berarti menutup ruang kritik. Justru kritik harus dijawab dengan transparansi, data, dokumen, dan proses hukum yang terbuka,” tegas Alya.
Ia meyakini bahwa Raja Juli Antoni memiliki pesan positif, yaitu mengajak seluruh elemen bangsa agar energi politik tidak semata-mata tersandera oleh polemik personal, tetapi diarahkan pada persoalan yang lebih besar: pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, perlindungan lingkungan, serta stabilitas pemerintahan.
“Pada saat yang sama, kami percaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ruang konstitusional untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan bukti apabila diperlukan dalam proses persidangan. Dengan demikian, tidak perlu ada kegaduhan di luar ruang hukum,” tambahnya.
Alya menegaskan, Mahkamah Konstitusi adalah tempat untuk menguji dalil, argumentasi dan bukti, bukan arena untuk saling menjatuhkan.
Generasi Merdeka mengajak seluruh pihak untuk menjaga etika demokrasi, supremasi hukum, persatuan bangsa, dan penghormatan terhadap lembaga negara.
“Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Tetapi kepentingan Indonesia harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik sesaat. Generasi Merdeka mendukung politik yang santun, pemerintahan yang bekerja, serta proses hukum yang transparan dan konstitusional,” pungkasnya.
Sumber : Generasi Merdeka Nusantara
(Eka Purnama)
About The Author
